by

Sejenak Bersama MH Said Abdullah, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.

www.suarabangsaku.com

Banyak hal yang patut kita ingat dalam diri Politisi asal Sumenep, MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, dimana beliau selalu konsisten pada ucapannya, yang selalu member perhatiannya kepada masyarakata.

Beliau juga menghimbau kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Sumenep, dimasa Pandemi Covid – 19 ini, agar benar – benar melayani masyarakat, terutama dalam program Bantuan Langsung Tunai ( BLT ), dan menginginkan agar Kepala Desa mengurangi keruwetan birokrasi desa sehingga realisasi program dapat berjalan dengan maksimal.

MH Said Abdullah, yang lolos ke Senayan, dari ( Dapil ) Jatim 11 ini, yang lahir dari kota Keris ini, paling sering mengkritisi kebijakan yang dibuat pemerintah.
Sebagai wakil rakyat, Said Abdullah menunjukkan rasa tanggung jawabnya dengan sering turun langsung meninjau keadaan masyarakat maupun melakukan diskusi terbuka, ia pergi ke kampung halamannya untuk acara diskusi terbuka mengenai empat pilar kebangsaan, selain kegiatan tersebut, pengagum Bung Karno ini pernah mengkritisi dan menyumbangkan pikirannya terkait fenomena yang terjadi di pemerintahan, misalnya masalah keberangkatan haji. Ia mengusulkan untuk mengubah jumlah jemaah haji tiap kloter yang selama ini hanya diisi oleh sekitar 450 orang padahal dalam satu pesawat seharusnya berisi 520 orang. Menurutnya, hal ini membuat biaya yang harus ditanggung jemaah menjadi lebih besar karena mereka tetap harus membayar kursi yang dikosongkan tersebut. Ia menganggap kebijakan ini tidak adil. Masih tetap bernuansa ibadah haji, Said mengatakan bahwa maskapai yang digunakan untuk memberangkatkan para jemaah seharusnya memiliki kualitas pelayanan yang baik, bukan harga yang murah. Ia meyakinkan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan penambahan maskapai demi kenyamanan jemaah haji.

Ada tiga hal yang disampaikan oleh Said Abdullah kepada pemerintah daerah, Pertama : Tentang Pendidikan, seluruh kebutuhan anak didik, harus ditanggung oleh pemerintah daerah, mulai dari seragam, hingga buku dan seragam anak didik, dijahit sendiri oleh orang tua. “Tujuannya, selain ukuran seragam sesuai harapan, juga bisa membantu para tukang jahit lokal. Sehingga mereka bisa bekerja dan tidak menganggur.

Kedua : Tentang kesehatan, meski ada BPJS, banyak sekali warga yang tak menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), karena sistem pendataan yang amburadul, seharusnya pendataan juga harus kontinyu dan valid, agar semua warga, khusus yang kurang mampu menikmati program pengentasan kemiskinan dari pemerintah.

Ketiga : Tentang Kedaulatan Pangan. Pahlawan pangan itu ada di desa, para petani harus dipastikan hasil panennya dibeli secara layak, dan berharap agar warga bisa menanam apa saja di setiap lahan itu kosong, baik di pekarangan rumahnya, karena ini merupakan ketahanan pangan yang sesungguhnya. (Azam Bahriesy ).

 

News Feed