by

Pejabat Penting di Kab. Bandung Barat Diduga Poligami lebih dari 10 tahun, sesama PNS/ASN

www.suarabangsaku.com

Bicara soal Poligami, Tjahjo Kumolo Singgung Pejabat Beristri 7,  Menteri PAN/RB Tjahjo Kumolo menilai di zaman sekarang PNS bisa lebih mudah untuk punya istri banyak. Syaratnya cuma satu, yaitu izin istri.

Sementara itu zaman dahulu mau menambah istri, PNS harus mendapatkan izin atasan. Tak heran banyak PNS punya istri empat, bahkan ada pejabat daerah sampai punya tujuh istri.

“Dia tidak ada izin atasan, tapi istrinya mengizinkan. Ada loh yang punya istri lebih dari empat. Saya kira teman-teman dari daerah tahu lah siapa pejabat daerah punya istri tujuh,” kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Kamis beberapa waktu lalu.

Izin tambah istri disebut Tjahjo pernah diatur PP 10 tahun 1983 pada zaman Presiden Soeharto. Di dalamnya PNS harus meminta izin atasan kalau mau nikah lagi.

Namun, sekarang aturan itu sudah direvisi menjadi PP 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Aturan mengenai izin atasan pun dihapus, kini menurut Tjahjo cukup izin istri saja.

“PP 10 zaman Pak Harto jelas sekali. Sekarang lunak sekali. Sepanjang izin istri. Meskipun tidak ada izin dari atasan, tapi asal istri mengizinkan ya sudah,” kata Tjahjo.

Beberapa waktu lalu Sebanyak 73 pegawai negeri sipil (PNS) dijatuhi hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) alias dipecat oleh Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo. Salah satu alasan PNS itu dipecat lantaran beristri lebih satu orang tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono menjelaskan, ketentuan mengenai PNS beristri lebih dari satu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri, Pada Pasal 4 ayat 1 aturan itu disebutkan PNS pria yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Di ayat 2, PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat 3 dijelaskan, permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis. “Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang,” bunyi Pasal 4 ayat 4.

Selanjutnya, di Pasal 15 ayat 1 dijelaskan, PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Kalau tidak ada izin maka dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat,” ujar Paryono.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono menjelaskan, ketentuan mengenai PNS beristri lebih dari satu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, “PP 10/1983 jo PP 45/1990,”

Angka Poligami ASN/PNS, Meningkat Di Kabupaten Bandung Barat.

Pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diduga masih ada yang menikah lagi tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Kebanyakan PNS seperti ini berada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KBB Tono Nurtomo melalui Kepala Bidang Pengembangan Pegawai KBB Lukmanul Hakim menjelaskan, ada aturan tersendiri yang harus diurus bagi PNS yang ingin menikah lagi.

Perizinan perlu ditempuh ke BKD dengan melampirkan surat izin dari istri yang pertama. Namun, diakui dia, banyak PNS yang tidak bisa menunjukannya. “Rata-rata enggak bisa menunjukan izin dari istri,” ujar dia.

Selain itu, tidak sedikit PNS yang poligami tanpa melalui proses perizinan ke BKD. Pelanggaran ini termasuk kategori berat sehingga diurus oleh BKD. Untuk pelanggaran ringan, diurus oleh atasan satu tingkat di atasnya. Sedangkan pelanggaran sedang dan berat oleh BKD.

Dia menuding lemahnya mental dan akhlak dari PNS yang bersangkutan menjadi penyebab mereka poligami. Terlebih, mental dan akhlak yang lemah ini didukung materi yang berkecukupan.

Lukmanul membenarkan, biasanya PNS yang melakukan poligami ini kebanyakan berprofesi sebagai guru. Mereka berpoligami setelah mendapat sertifikasi yang membuatnya memperoleh tambahan tunjangan. “Trennya memang ada yang seperti itu,” kata dia.

Temuan ; Pejabat Penting di Kab. Bandung Barat Diduga Poligami lebih dari 10 tahun, sesama PNS/ASN.

Tim Investigasi suarabangsaku online, menemukan data dilapangan lebih signifikan, bahwa Pejabat Penting di Kabupaten Bandung Barat diduga sudah lebih dari 10 tahun melakukan Poligami, kebetulan kedua duanya berstatus ASN/PNS.

Temuan dugaan tersebut diketahui ketika ada pesta ulang tahun anak pejabat penting tersebut di Hotel berbintang, yang dihadiri para Pejabat lainnya di Kabupaten Bandung Barat. Temuan tersebut akan ditindaklanjuti untuk klarifikasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KBB.

ASN Wanita Jadi istri Kedua Harus Mundur Dari Pegawai Negeri.

Revisi peraturan dengan persetujuan perempuan untuk menjadi istri ke dua Namun tetap ingin menikah, pekerjaan yang selama ini digeluti menjadi ASN atau PNS harus memutar dengan cara mengundurkan diri sebagai abdi Negara, katanya.

Perubahan atau atauran yang direvisi merupakan perubahan bagi ASN laki-laki yang ingin menikah lagi. Sebenarnya memang sesuai dengan yang ditentukan atau yang dilarang menikah lagi. “Namun demikian, dengan izin terlebih dahulu harus mendapat izin dari istri,” sambungnya.

Dengan sosialisasi tentang izin perkawinan dan cerai diharapkan dapat meminimalisir kesalahan pemerintah saat melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan hukum. Jadi kegiatan sosialisasi terhadap PP ini sangat penting bagi ASN.

Pemerintah terus mengingatkan perlu memperbaikinya meminta manusia bisa lupa. “Sebetulnya harus tahu sedikit perubahan aturan-aturan tertentu terkait ASN yang perlu disampaikan kembali,” tuturnya.

Tim Investigasi www.suarabangsaku.com, akan terus memantau perkembangan di KBB, tersebut,…..(Bersambung……..)

 

(transakt/SB)

 

News Feed