by

Menunggu Koreksi Gubernur Jabar, Ternyata Jaksa KPK Sebut Kadisdik Jabar Dedi Supandi Terima Duit Kasus RTH Sebesar Rp 500 Juta

-Hukum-160 views

www.suarabangsaku.com

Kadisdik Jabar Dedi Supandi saat menjadi saksi dalam sidang perkara kasus korupsi RTH Kota Bandung. (Sidang Selasa, 20 OKTOBER 2020 | 20:26 WIB)

PN Bandung – Ketika Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa dugaan rasuah RTH Kota Bandung 2012-2013, Tomtom Dabbul Qomar dengan hukuman pidana 6 tahun dan denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara untuk dua terdakwa lainnya, Herry Nurhayat dan Kadar Slamet, jaksa menuntut hukuman pidana 4 tahun dan denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan, terungkap dalam sidang tuntutan yang berlangsung di PN Tipikor Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Senin (19/10/2020).

Dalam amar tuntutannya, Jaksa KPK juga mengenakan hukuman tambahan uang pengganti masing-masing Herry Nurhayat Rp 3,9 miliar subsider 1 tahun, Kadar Slamet Rp 5,8 miliar subsider 1 tahun, dan Tomtom Dabul Qomar Rp 7,1 miliar subsider 2 tahun.

Walau sekarang Tom tom, Kadar Slamet maupun Herry Nurhayat sudah di Vonis, jika kembali melihat sidang sidang sebelumnya, dalam berkas tuntutan setebal 1500 untuk terdakwa Kadar Slamet dan Tomtom Dabul Qomar serta 1700 halaman untuk Herry Nurhayat, Jaksa KPK mengesampingkan keterangan beberapa orang saksi terkait dengan aliran dana dimaksud. Termasuk keterangan saksi Kadisdik Jawa Barat Dedi Supandi yang membantah menerima aliran uang RTH sebesar Rp 500 juta.

Jaksa KPK Budi Nugraha menyebut jelas mengenai tempat penerimaan dan jumlah uang yang diberikan terdakwa Herry Nurhayat kepada Dedi Supandi yang saat ini menjadi PJS Wali Kota Depok. Saat kejadian sekitar tahun 2012, Dedi Supandi sebagai Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung, sedangkan Herry Nurhayat saat itu menjabat Kepala DPKAD Kota Bandung.

Budi menyatakan saat itu, Herry Nurhayat dan Dedi Supandi dipanggil ke rumah Dada Rosada Jalan Tirtasari. Kemudian  di lokasi sudah ada anggota DPRD Kota Bandung Aat Safaat Hodijat. Dalam pertemuan itu Herry dan Aat memberikan uang masing-masing Rp 250 juta kepada Dedi Sopandi.

Jaksa KPK meyakini pemberian uang itu benar adanya karena keterangan  para saksi saling bersesuaian. Diketahui, Herry Nurhayat mendapatkan uang tersebut dari Kadar Slamet yang bersumber dari keuntungan pembebasan tanah RTH Kota Bandung.

“Kadar Slamet sudah mengakui bahwa memberikan uang kepada Herry Nurhayat Rp1.5 miliar dan itu sesuai dengan keterangan saksi yang memberikan uang kepada Herry Nurhayat,” ungkap Budi.

Dijelaskan, meski ada penyangkalan dari terdakwa Herry Nurhayat saat menjadi saksi di persidangan, jaksa KPK mengabaikannya.

Begitu pun penyangkalan Dedi Supandi atas penerimaan uang Rp 250 juta dari Herry Nurhayat. Penyangkalan tersebut dilakukan oleh Dedi Supandi saat menjadi saksi kasus RTH Kota Bandung beberapa waktu lalu. Meski Dedi menyangkal, jaksa KPK tetap meyakini bahwa pemberian uang tersebut terjadi dan benar adanya.

“Keterangan Dedi Sopandi sepatutnya dapat dikesampingkan karena berdiri sendiri dan tidak memiliki bukti yang cukup kuat,” ujar Budi Nugraha, saat membacakan surat tuntutan.

Jaksa juga mengesampingkan keterangan saksi lainnya, Riantono, Lia Noer Hambali, dan Aat Safaat Hodijat. Jaksa bersikukuh Lia dan Riantono menerima aliran rasuah RTH masing-masing Rp 175 juta. Bantahan Lia dan Riantono dinilai jaksa berdiri sendiri dan tidak didukung bukti yang menguatkan. Sedangkan pengakuan Aat Safaat Hodijat yang mengaku telah mengembalikan uang Rp 250 juta kepada Heri Wilfirofik, juga dinilai jaksa berdiri sendiri tanpa didukung bukti yang menguatkan.

Selain itu, dalam surat tuntutannya, Jaksa KPK juga membeberkan nama-nama baru yang tidak muncul dalam surat dakwaan. Diantaranya, Tatang Sumpena Rp 400 juta, Ujang Karmana Rp 129 juta, Maryadi Rp 100 juta, Hermawan Rp 15 juta, Dedi Sopandi Rp 500 juta, Aat Safaat Hodijat Rp 250 juta dan Dada Rosada Rp 2 miliar.

Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Aat Safaat Hodijat menyesalkan tidak diadakannya konfrontir antara dirinya dengan Heri Wilfirofik selaku utusan Herry Nurhayat. Padahal saat menjadi saksi di persidangan, kata Aat, jaksa KPK dan majelis hakim menyatakan akan melakukan konfrontir untuk memperjelas duduk masalah uang titipan Rp 1 miliar yang diterimanya dari Herry Nurhayat pada bulan Desember tahun 2012.

“Herry itu menipu saya, dia bilang uang tersebut hasil pinjam menggadaikan rumah, bukan dari RTH. Seluruh uang tersebut sudah saya kembalikan, Rp 500 juta ke Herry Nurhayat, Rp 250 juta ke Dedi Sopandi dan Rp 250 juta kepada Heri Wilfirofik,” ujarnya.

Penerima aliran dana korupsi RTH Kota Bandung 2012-2013 yang tercantum dalam SURAT DAKWAAN Jaksa KPK:

1)Edi Siswadi Rp 10 Miliar

2)Herry Nurhayat Rp 8,8 miliar

3)Kadar Slamet Rp 4,7 miliar

4)Tomtom Dabul Qomar Rp 7,1 miliar

5)Lia Noer Hambali Rp 175 juta

6)Jhoni Hidayat Rp 35 juta

7)Dedi Setiadi Rp 100 juta

8)Grup Engkus Kusnadi Rp 250 juta

9)Hadad Iskandar Rp 1,26 miliar

10)Dadang Suganda Rp 19,1 miliar

11)Riantono Rp 175 juta

Penerima aliran dana korupsi RTH yang tercantum dalam BERKAS TUNTUTAN Jaksa KPK:

1)Karmana Rp 129 juta

2)Maryadi Rp 100 juta

3)Dedi Sopandi Rp 500 juta

4)Aat Safaat Hodijat Rp 250 juta

5)Tatang Sumpena Rp 400 juta

6)Edi Siswadi Rp 10 miliar

7)Herry Nurhayat Rp 3,9 miliar

8)Kadar Slamet Rp 5,8 miliar

9)Tomtom Dabul Qomar Rp 7,1 miliar

10)Dadang Suganda Rp 19,1 miliar

11)Riantono Rp 175 juta

12)Lia Noer Hambali Rp 175 juta

13)Hadad Iskandar Rp 1,26 miliar

14)Group Engkus Kusnadi Rp 250 juta

15)Dedi Setiadi Rp 100 juta

16)Jhonny Hidayat Rp 35 juta

17)Hermawan Rp 15 juta

18)Dada Rosada /Pengacara Rp 2 miliar

Pengakuan dalam Persidangan ; Aat dan Dedi Saling Bantah Duit Rp 250 Juta.

Sementara itu, mantan anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014 dari  Fraksi Partai Golkar, Aat Safaat Hodijat, mengaku menerima titipan uang sebesar Rp 1 miliar dari terdakwa Herry Nurhayat sekitar bulan Desember 2012.

Aat membantah uang yang diterimanya tersebut terkait dengan upaya ‘memuluskan’ perkara kasus bantuan sosial (bansos) yang tengah disidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat kala itu.

Dipaparkan, saat pertemuan dengan Dada dan Herry Nurhayat tersebut, terdakwa Herry Nurhayat mengungkap rasa kuatirnya jika membawa uang cash sebanyak itu.

“Karena Pak Herry kuatir di perjalanan terjadi hal yang tidak diinginkan, uang Rp 1 miliar tersebut akhirnya dititipkan dan saya bawa pulang,” ujarnya.

Terungkap difakta persidangan, bahwa keesokan harinya terdakwa Herry menghubungi dirinya untuk mengambil uang Rp 500 juta. Uang tersebut menurut keterangan Herry, diberikan kepada Dedi Sopandi yang saat itu menjadi Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung. Diungkap Herry, uang Rp 500 juta tersebut diberikan kepada Dedi Sopandi terkait penyelesaian kasus bansos di Kejati Jawa Barat.

Namun keterangan Herry dibantah keras Dedi Sopandi. Dia mengaku tidak pernah mengetahui dan tidak punya kapasitas menerima uang Rp 500 juta tersebut.

Pada persidangan sebelumnya Dedi Sopandi juga membantah turut terlibat dalam pusaran kasus korupsi pengadaan lahan RTH pada tahun 2012-2013 tersebut.

Kembali kepada keterangan Aat, setelah memberikan uang Rp 500 juta kepada Herry Nurhayat, Aat mengaku dihubungi Dada Rosada untuk datang ke kediamannya di Jalan Tirtasari Kota Bandung. Saat itu Dada mempertanyakan seputar uang titipan Rp 1 miliar yang ada pada Aat.

“Saya menjelaskan bahwa uang tersebut telah diambil oleh Pak Herry Rp 500 juta. Sisanya Rp 500 juta masih utuh,” beber Aat.

Atas perintah Dada Rosada, Aat lalu memberikan uang Rp 250 juta kepada Dedi Sopandi yang kala itu turut hadir di kediaman Dada.

“Saya berikan uang Rp 250 juta kala itu kepada Pak Dedi Sopandi,” ujarnya.

Sisanya Rp 250 juta menurut Aat, telah dikembalikan kepada seorang utusan Herry Nurhayat yang bernama Heri Wilfirofik.

“Saya kembalikan dalam dua tahap uang tersebut kepada Heri Wilfirofik. Saya percaya kepada dia sebagai utusan Herry Nurhayat karena selain saya, Pak Dada dan Pak Herry, tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan uang Rp 1 miliar itu,” ujar Aat.

Saat dimintai tanggapannya oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh T. Benny Eko Supriadi, SH., MH, Dedi Sopandi membantah keras keterangan Aat seputar uang Rp 250 juta yang diterimanya.

“Saya tidak pernah sekalipun bertemu Pak Aat di kediaman Pak Dada, soal uang itu saya sama sekali tidak tahu,” bantah Dedi.

Diakui Dedi, dirinya pernah satu kali bertemu Aat di sebuah event olahraga yang digelar pihaknya.

“Itu pun sama sekali tidak membahas apalagi menerima uang yang dimaksud,” ujarnya.

Dedi pun sempat memperlihatkan salinan percakapan whatsapp antara Aat dengan Ketua PMI Ade Koesjanto kepada JPU dan Majelis Hakim. Di percakapan tersebut Aat menulis seputar uang yang dimaksud Rp 550 juta.

“Keterangan saksi ini tidak konsisten. Mana yang benar Rp 550 juta atau Rp 250 juta? Saya tidak pernah mengetahui apalagi menerima uang yang dimaksud,” sergah Dedi.

Aat mengakui adanya percakapan via whatsapp dengan Ade Koesjanto tersebut. “Salah ketik, yang saya maksud Rp 250 juta,” ujarnya.

SB…..

 

News Feed