by

Komite Sekolah sebagai Sarana Gerakan Bersama Peduli Pendidikan

-Nasional-136 views

Bandung, sb.com.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 56 ayat 1 menjelaskan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan berupa perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. Dewan pendidikan dan komite sekolah dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dewan pendidikan dibentuk di setiap kabupaten atau kota, sedangkan komite sekolah dibentuk di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan harus melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan sudah ditetapkan di dalam undang-undang, walaupun demikian dalam pelaksanaannya masih belum dapat tercapai. Hubungan masyarakat dengan sekolah masih dalam paradigma lama, yaitu masih bersifat satu arah serta birokratis dan hierarkis. Masyarakat dan sekolah masih saling defensif. Sekolah masih memandang masyarakat sebagai orang lain atau pihak yang berada di luar sekolah.

Komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang dibentuk untuk mewadahi peran serta masyarakat di setiap satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Komite sekolah diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah. Sehingga, timbul rasa saling memiliki dan bertanggung jawab dalam kemajuan sekolah.

Komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Komite sekolah merupakan lembaga yang sangat penting bagi keberlangsungan sekolah.

Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur tentang komite sekolah. Di antaranya, tugas komite sekolah adalah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perseorangan, organisasi, dunia usaha dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Melalui regulasi ini, komite sekolah wajib meningkatkan mutu serta pelayanan pendidikan dengan prinsip gotong-royong, jelas, transparan, dan akuntabel.

Surat ketetapan (SK) tentang keanggotaan komite sekolah memang ditandatangani oleh kepala sekolah. Tetapi, itu bukan berarti komite sekolah tidak bisa independen dan mandiri karena persyaratan serta proses pemilihan keanggotaan komite sekolah tercantum di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

Misalnya, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa anggota komite sekolah terdiri dari unsur orang tua/wali siswa yang masih aktif pada sekolah bersangkutan paling banyak 50 persen; tokoh masyarakat paling banyak 30 persen; dan pakar pendidikan paling banyak 30 persen.

Permasalahan yang muncul adalah komite sekolah belum dapat menjalankan perannya dengan baik. Kehadiran komite sekolah dipandang sebagai badan legalitas (stempel) yang mengesahkan berbagai pungutan dana oleh pihak sekolah. Di samping itu, pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan kurang mengetahui tentang fungsi dan peran komite sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi komite sekolah belum terlaksana dengan baik kepada masyarakat, bahkan kepada komite sekolah itu sendiri.

Komite sekolah yang telah dibentuk itu pun banyak yang belum memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) yang disusun berdasarkan aspirasi orang tua serta masyarakat sebagai komponen utama stakeholder pendidikan.

Pemahaman tentang paradigma baru hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat serta pemahaman tentang peran komite sekolah dan penjabarannya ke dalam program serta kegiatan kepala sekolah terlibat dalam penyusunan RPS, RAPBS, dan pelaksanaan MBS. Membangun hubungan dan kerja sama KS dengan institusi lain.

Rendahnya partisipasi orang tua peserta didik, masyarakat, dan komite sekolah adalah realita. Antara cita dan realita terjadi ketimpangan. Sinergisme antara komite sekolah dan kepala sekolah sangat diperlukan demi terwujudnya sekolah bermutu. Menghadapi permasalahan ini, harus ada pihak yang berjuang mewujudkan komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang bermutu.

Mencermati uraian di atas, kepala sekolah merupakan salah satu pihak yang memiliki posisi strategis dalam mewujudkan impian ini. Agar komite sekolah dapat berperan dangan baik maka dalam pembentukan pengurusan pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar serta dapat dikelola oleh masyarakat secara luas. Mulai dari tahap pembentukan anggota komite yang dilakukan secara akuntabel bahwa anggota komite bertanggung jawab dalam kinerjanya. Secara formal, hampir semua sekolah telah memiliki perangkat komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program pendidikan di sekolah.

Kehadiran komite sekolah telah menunjukkan sahamnya sebagai mitra sekolah, terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang serta melaksanakan program pendidikan, baik program pembangunan fisik maupun nonfisik. Sesuai dengan perannya dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan terhadap sekolah memiliki arti bahwa komite sekolah dipandang sebagai mitra kerja kepala sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah.

Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan tersebut, komite sekolah bisa melakukan penggalangan dana melalui upaya kreatif dan inovatif.

Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, kepala sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, perlu kerja sama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien. ( red ).

News Feed