by

Ketua Ormas Generasi Penggerak Anak Bangsa Kota Bandung, Sandy Pribadi : “TINDAK TEGAS TOKO MODERN YANG TIDAK DILENGKAPI IZIN”.

-Sosial-411 views

Bandung, sb.com.

Bertumbuhnya minimarket khususnya Indomaret dan Alfamart di Kota / Kabupaten, secara tidak langsung, dianggap mengancam dan melumpuhkan pedagang tradisional, dan pedagang kecil bisa saja kehilangan mata pencaharian akibat tergilas perusahaan besar, hal ini perlu segera disikapi oleh pemerintah daerah.

Menurut Ketua Ormas Generasi Penggerak Anak Bangsa, Sandy Pribadi  : “Pemerintah seharusnya mengkaji ulang pemberian izin pendirian minimarket – mini market tersebut, dengan mengingat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern”.

Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan; memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern; pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Untuk mendirikan mini market/super market, pemerintah daerah harus lebih teliti, mana yang mempunyai izin lengkap, mana yang tidak mempunyai izin, atau juga izin ganda ( dengan izin di satu tempat, tetapi izinnya digunakan lagi di tempat lain.

Menurut ketentuan peraturan presiden dan perda, memiliki kuasa memberikan izin usaha kepada pengusaha. Beberapa dinas yang berhubungan satu sama lain sebelum lahirnya izin adalah Dinas Perindustiran dan Perdagangan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Kantor Perizinan, dan Dinas Perhubungan untuk analisis kelancaran lalu lintas dalam pembangunan tempat usaha, untuk minimarket, izin yang diperlukan adalah Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Kalau dilihat dari kondisi saat ini, terkesan kuasa izin ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. karena izin usaha yang tidak diindahkan oleh disperindag seperti rekomendasi penghentian sementara izin usaha minimarket itu untuk mendukung kajian ekonomi mengenai kehadiran minimarket yang banyak menjamur.

Dalam pasal 13, Perpres 112, tertuang ketentuan mengenai permintaan IUTM, dimana pemohon wajib melengkapinya dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan rencana kemitraan dengan Usaha Kecil. Keberadaan Permendagri No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern ini tentunya dengan mengingat beberapa UU lainya yang terkait (ada 17 peraturan perundangan) antara lain adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Menteri Permendagri No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan. Peraturan Menteri Permendagri No. 53/M-DAG/PER/12/2008 ini memuat 28 Pasal yang terdiri dari 12 Bab yang diatur terkait dengan Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu mengenai: Ketentuan Umum/ Definisi (bab I), Pendirian (Bab II), Kemitraan Usaha (Bab III), Batasan Luas Lantai Penjualan Toko (Bab IV), Perizinan (Bab V), Pelaporan (Bab VI), Pemberdayaan Pasar Tradisonal (Bab VII), Pembinaan dan Pengawasan (Bab

VIII), Sanksi (Bab IX), Ketentuan Peralihan (Bab X), Ketentuan Lain-lain (Bab XI) dan Ketentuan Penutup (Bab XII). Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Permendagri No. 53/M-DAG/PER/12/2008 ini sebagian besar adalah hanya mengulang apa yang telah tertulis atau diatur di dalam Perpres No. 112 Tahun 2007, misalnya saja mengenai: ketentuan umum atau definisi, aturan tentang pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, aturan tentang kemitraan usaha serta mengenai batasan lantai penjualan toko modern. Tetapi lagi-lagi bahwa dalam Permendag ini tidak mengatur tentang berapa jarak ideal antara Toko Modern/ hypermarket dengan Pasar Tradisional sehingga akan terjadi persaingan yang sehat yang tidak didominasi oleh Pasar Modern.

Pemerintah Kota Bandung didalamnya terdapat berbagai Satuan Perangkat Kerja Dinas (SKPD) memiliki kewenangan dan tugas untuk melaksanakan Perda ini. Sesuai dengan amanat dari UU. No.23 Tahun 2014, dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan berbagai Perundang-undangan yang dihasilkan, dan seharusnya berdasarkan adanya UU maupun Perda, bisa membuat para pelaku bisnis Mini Market, Super Market bisa lebih tertib dan disiplin, dengan mengikuti peraturan – peraturan yang ada, agar membawa dampak positif terhadap eksistensi toko tradisional dan UMKM (Unit Mikro, Kecil, dan Menengah).

“Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan pusat toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/Kota termasuk zonasinya”. Itu berarti regulasi lanjutan yang bersifat implementatif diserahkan kepada peraturan daerah. Kelemahan poin ini adalah sudah menjadi kebiasaan dan jamak bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Ruang /Rencana detail Tata Ruang Wilayah seringkali dilanggar oleh yang seharusnya menegakkannya. Tentunya dengan berbagai macam dalih dan alasan demi meloloskan kepentingan tertentu. Terdapat beberapa hal yang menjelaskan bahwa ada banyak toko atau kios-kios kecil yang terkena dampak minimarket. Pertama, harga, dimana minimarket banyak memberi potongan-potongan harga yang membuat harga barang tersebut relative lebih murah. Kedua, fasilitas, dimana minimarket memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih seperti AC dan Musik yang membuat konsumen merasa betah untuk belanja di tempat tersebut. Ketiga, yang paling penting adalah pelayanan terhadap konsumen yang dimana Minimarket memberikan pelanyanan yang sangat bagus, misalnya: kesopanan, penyambutan, sampai dengan mencarikan barang yang diinginkan oleh konsumen. Eksistensi dari minimarket ini ternyata telah berdampak sangat besar bagi pedagang kelontong, kehadirannya telah membawa kesengsaraan bagi pedagang kelontong bahkan akan mematikan usaha mereka. Kini mini market telah menjamur dimana-mana bahkan telah memasuki daerah padat penduduk. Begitu banyak persoalan yang dihadapi pedagang kelontong setelah menjamurnya beberapa gerai minimarket di daerah mereka tinggali. Dari hasil penelitian adapun persoalan yang dihadapi adalah : 1. Berkurangnya Konsumen Yang Berbelanja di UKM Dengan adanya minimarket diantara UMKM (Toko/warung kelontong) maka kecenderungan konsumen pun akan timbul untuk memilih tempat untuk berbelanja.

Sandy juga menambahkan, “Dengan keberadaan pasar modern memiliki dampak negatif terhadap omset, pendapatan, dan jumlah pelanggan pada usaha dan pedagang pasar tradisional,  dengan penurunan omset pada pelaku usaha dan pedagang pasar tradisional”. ( red ).

News Feed