by

DPRD Jabar Tekankan Pendidikan dan Kesehatan Dalam Perubahan APBD 2020

www.suarabangsaku.com

DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Barat dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2020 dalam Sidang Paripurna di Ruang Sidang DPRD Jabar, Senin (21/9/2020) malam.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani nota kesepakatan bersama di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar Senin (21/9/2020) malam.

Ketua DPRD Jabar Brigjen TNI (purn) Taufik Hidayat mengatakan pihaknya telah berusaha keras untuk meninjau beberapa poin krusial yang menjadi kesepakatan bersama, sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

“Ada beberapa poin krusial yang menjadi konsen kami (DPRD) terhadap kebijakan anggaran perubahan. Poin-poin krusial tersebut menjadi catatan kami untuk dipertimbangkan oleh Gubernur,” kata Taufik seusai sidang Paripurna, Senin (21/9/2020).

Adapun catatan penting DPRD tersebut yakni meminta Gubernur Jabar agar serius memperhatikan anggaran Pendidikan dan kesehatan.

“Kita ketahui bersama bahwa merebaknya pandemi virus corona (Covid-19) ini banyak sendi kehidupan masyarakat akhirnya terkena imbas yang amat luar biasa. Salah duanya termasuk sektor kesehatan dan pendidikan. Karenanya, kita berharap kebijakan APBD Perubahan ini benar benar meng-cover kebutuhan di kedua sektor vital tersebut,” ujar Taufik.

Menurut Taufik yang juga Ketua DPD Gerindra Jabar itu, prioritas terhadap pendidikan dan kesehatan bukan tanpa alasan. Pasalnya, kata dia, kedua sektor itu termasuk yang paling vital dan butuh perhatian serius.

“Tanpa bermaksud mengesampingkan urusan lainnya, perkara pendidikan dan kesehatan memang menjadi masalah paling mendesak, selain yang paling vital, yang harus ditangani sesegera mungkin. Hampir setiap menit banyak korban berjatuhan akibat virus ini, sementara pada waktu yang sama kegiatan pendidikan menemui banyak kendala yang berakibat pada macetnya proses belajar-mengajar baik di sekolah maupun yang lainnya,” kata Taufik.

Untuk itu, dia berharap supaya semua pihak dapat memahami situasi ini sehingga bersama-sama mencari jalan keluarnya. “Ini saatnya bagi kita semua, duduk bersama untuk mencarikan solusi atas persoalan ini,” tegas Taufik.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan penyusunan RKUA-PPAS tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Target yang telah disusun mesti disesuaikan dengan penanganan dampak pandemi COVID-19.

“Penyesuaian anggaran terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19 melalui refocusing dan realokasi anggaran yang diarahkan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net),” kata Kang Emil.

Menurut Kang Emil, ada enam hal yang mendasari penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Salah satunya adalah pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran, akibat refocusing dan realokasi anggaran.

Kang Emil menjelaskan, Perubahan APBD Tahun 2020 difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19. Selain itu, implementasi penerapanan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) menjadi atensi Pemprov Jabar.

“Sosialisasi penegakan hukum secara intesif juga terus dilakukan dalam bentuk gerakan dinamis dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum di level kabupaten/kota. Dengan harapan masyarakat akan taat, sadar, dan menjaga protokol kesehatan dengan disiplin tinggi,” ucapnya.

Kang Emil mengatakan, kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Jabar untuk Perubahan Anggaran Tahun 2020 tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dengan melihat dan menganalisis, serta menyesuaikan dengan dampak penyebaran COVID-19.

Sedangkan kebijakan belanja daerah difokuskan untuk pemenuhan layanan dasar, bidang pendidikan, kesehatan, permukiman dan sarana air bersih, sosial, keamanan dan ketertiban; pembayaran kegiatan fisik tahun 2019; pemenuhan belanja bunga atas provisi pinjaman daerah; pemenuhan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota; pembangunan infrastruktur strategis; dukungan kewilayahan melalui bantuan keuangan kabupaten/kota serta dukungan terhadap instansi vertikal, lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat dalam bentuk bantuan hibah.

(SB)

News Feed